Semangat Tetap Belajar

Pandemi Covid-19 bukan halangan untuk menggapai cita.

Tetap Belajar

Pandemi Covid-19 bukan halangan untuk menggapai cita.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Thursday, October 1, 2020

Latihan Soal PPKn Bab 3 PG Kelas X K 13 Kewenangan Lembaga Negara Menurut UUD 1945

 Latihan Soal PPKn Bab 3 PG Kelas X K 13 Kewenangan Lembaga Negara Menurut UUD 1945


1.  Perhatikan pernyatan  berikut!

1)     Menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar,

2)     Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara,

3)     Memilih Presiden dan Wakil Presiden,

4)     Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD,

5)     Melantik Presiden dan Wakil Presiden,

6)     Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden, serta

Berdasarkan pernyataan  diatas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD 1945 ditandai oleh nomor ...

a.      Nomor 1, 2, dan 3

b.      Nomor 3, 4, dan 6

c.      Nomor 3, 4, dan 5

d.      Nomor 2, 4, dan 6

e.      Nomor 4, 5, dan 6

Jawaban e

 

2.   Perhatikan data di berikut ini !

1)     LSM

2)     DPR

3)     DPD

4)     KPK

5)     Presiden dan Wakil Presiden

6)     MK

Dari data tersebut di atas yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistim politik Indonesia adalah….

a.      1, 2, 3 dan 4

b.      1, 3, 4 dan 5

c.      1, 3, 5 dan 6

d.      2, 3, 5 dan 6

e.      3, 4, 5 dan 6

Jawaban d

 

3.  Suatu kelompok dengan kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berpesan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijakan negara. Pengertian diatas adalah pengertian dari. . .

a.      Sistem politik

b.      Kegiatan politik

c.      Partisipasi politik

d.      Suprastruktur politik

e.      Infrastruktur politik

Jawaban e

  

4. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara, hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2003, ….

a.      Pasal 1 ayat 6

b.      Pasal 2 ayat 6

c.      Pasal 5 ayat 1

d.      Pasal 6 ayat 1

e.      Pasal 6 ayat 2

Jawaban d

 

5.   Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah…

a.      MA

b.      MK

c.      DPR

d.      DPD

e.      BPK

Jawaban  b

 

6.  Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu sangat dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula, setelah reformasi lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara adalah…

a.      MA

b.      DPR

c.      DPD

d.      DPA

e.      BPK

Jawaban d

 

7.   Di negara kita saat ini terdapat berbagai lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi kasus-kasus pelanggaran hukum masih saja terjadi, bahkan cederung meningkat. Faktor penyebabnya adalah sebagai berikut … kecuali ….

a.      Disiplin masyarakat rendah

b.      Tidak tegasnya penegak hukum

c.      Kurangnya kesadaran hukum masyarakat

d.      Banyak liputan media masa tentang kejahatan

e.      Kurangnya contoh dan keteladan dari para pemimpin

Jawaban d

 

8.  Peran serta masyarakat dalam sistim politik Indonesia dalam dilakukan dalam berbagai aktivitas, sesuai UU Nomor 9 tahun 1998 sebuah produk hukum yang dikeluarkan awal reformasi di Indonesia di dalamnya terdapat bentuk-bentuk dan tata cara menyampaikan pendapat di muka umum, di bawah ini yang tidak sesuai dengan UU tersebut adalah.…

a.      Arak-arakan

b.      Rapat umum

c.      Mimbar bebas

d.      Unjuk rasa

e.      Pawai

Jawaban a

 

9.  Negara demokrasi menjamin hak-hak warga negara serta memberikan kebebasan kepada warga untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan bernegara. Namun, berdasar pengalaman seringkali terjadi demonstrasi yang berakhir ricuh, pertentangan pendapat yang tajam, dan bahkan mudah terjadi tawuran karena perbedaan. Kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia terdapat dalam....

a.      Pancasila

b.      UUD NRI tahun 1945

c.      Pembukaan UUD NRI tahun 1945

d.      Pasal 30 ayat (1) UUD NRI tahun 1945

e.      Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI tahun 1945

Jawaban e

 

10. Setiap warga negaraberhak  memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Bahkan, pekerja seni atau artis lomba-lomba untuk berpartisipasi dalam memperebutkan kursi di pemerintahan. Hal tersebut mengindikasikan salah satu ciri negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu.....

a.      Adanya supermasi hukum

b.      Adanya akuntabilitas politik

c.      Adanya pemilu berkala

d.      Bebas berpendapat, berserikat dan berkumpul

e.      Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Jawaban d

 

11. Pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan menerapkan Demokrasi Pancasila. Paham Demokrasi Pancasila sesuai dengan keribadian bangsa yang digai dari tata nilai sosial budaya sendiri. Hal ini telah dipraktikkan secara turun temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenyataan ini dapat kita lihat pada masyarakat desa yang menerapkan.....

a.      Voting

b.      Kerja sama

c.      Sikap individual

d.      Musyawarah mufakat

e.      Sikap senasib sepenanggungan

Jawaban d

 

12. Tugas dan wewenang MPR adalah mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan/atau wakil presiden dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD 1945. Hal ini sesuai dengan. . .

a.      Pasal 3 ayat (1)

b.      Pasal 3 ayat (2)

c.      Pasal 3 ayat (3)

d.      Pasal 3 ayat (1 dan 2)

e.      Pasal 3 ayat (1, 2 dan 3)

Jawaban e

 

13. Presiden dapat memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan. . .

a.      MA

b.      MK

c.      DPR

d.      MPR

e.      KY

Jawaban a

 

14. Di bawah ini lembaga negara yang berhak memutuskan pembubaran partai politik adalah. . .

a.      MA

b.      MK

c.      DPR

d.      MPR

e.      KY

Jawaban  b


 15. Suatu kegiatan yang dilakukan warga negara baik secara individu atupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk memengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut dapat menguntungkan.  Deskripsi diatas adalah pengertian dari. . .

a.      Sistem politik

b.      Partisipasi politik

c.      Kegiatan politik

d.      Partai politik

e.      Partisipasi sebagai anggota partai politik

Jawaban b

 

 

Semoga bermanfaat. .

Jika ada yang kurang jelas silahkan koment di kolom koment nanti kita diskusi bersama

 

 


Wednesday, September 30, 2020

Latihan Soal PPKn Bab 2 PG Kelas X K 13 Ketentuan UUD 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

 Latihan Soal PPKn Bab 2 PG Kelas X K 13 Ketentuan UUD 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara


1. Seseorang yang berdasarkan hukum tertentu atau menurut undang-undang merupakan anggota dari suatu negara dinamakan ...

a. Penduduk

b. Orang asing

c. Warga negara

d. Bukan penduduk

e. Bukan warga negara

Jawaban c

 

2. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak melihat di mana ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan adalah ...

a. Hak opsi

b. Ius soli

c. Hak repudiasi

d. Naturalisasi

e. Ius sanguinis

Jawaban e

 

3. Seseorang keturunan bangsa A (ius soli) lahir di negara B (ius sanguinis). Oleh karena dia tidak lahir di negara A dan tidak memiliki garis keturunan negara B. Maka tidak diakui sebagai warga negara A maupun warganegara B disebut. . .

a. Ius Soli

b. Apatride

c. Bipatride

d. Ius Sanguinis

e. Naturalisasi

Jawaban c

 

4. Seseorang keturunan bangsa B (ius sanguinis) lahir di negara A (ius soli). Oleh karena ia keturunan bangsa B maka dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap warga negaranya karena berdasarkan tempat lahirnya ...

a. Ius Soli

b. Apatride

c. Bipatride

d. Ius Sanguinis

e. Naturalisasi

Jawaban b

 

5. Asas kewarganegaraan yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri adalah asas …

a. Keterbukaan

b. Kebenaran substantif

c. Kepentingan nasional

d. Perlindungan maksimum

e. Publisitas ssas publisitas

Jawaban c

 

6. Perhatikanlah di bawah ini yang bukan merupakan persyaratan untuk menjadi Warga Negara Indonesia melalui permohonan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah ...

a. Berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

b. Saat mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun berturut-turut atau paling lama 10 (sepuluh puluh) tahun tidak berturut-turut.

c. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

d. Apabila memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.

e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing.

Jawaban e

 

7. Di bawah ini adalah penerapan hak warga negara di Bidang Politik dapat di implementasikan dalam bentuk ...

a. Menjadi anggota partai politik

b. Membantu fakir miskin dan anak terlantar

c.      Dapatkan pekerjaan dan penghidupan yang kayak

d.      Menjadi guru yang mampu mencerdaskan anak bangsa

e.      Menjadi pengusaha yang loyal terhadap pemerintah

Jawaban a

 

8.      Wilayah laut suatu negara pantai yang batasnya sampai 200 mil dari pantai disebut. . .

a.      Zona bersebelahan        

b.      Zona Ekonomi Eksklusif                                  

c.      Landasan benua

d.      laut teritorial

e.      landasan kontinen

Jawaban b

 

9.      Batas laut territorial Indonesia sesuai dengan Deklarasi Djuanda adalah. .

a.      12 mil laut dari pantai titik terluar

b.      8 mil laut dari pantai titik terluar

c.      200 mil laut dari pantai titik terluar

d.      10 mil laut dari pantai titik terluar

e.      20 mil laut dari pantai titik terluar

Jawaban a

 

10. Adanya kesepakatan dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang di peluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir merupakan konsep dari tri kerukunan umat beragama . . .

a.      Kerukunan umat beragama

b.      Kerukunan umat beda agama

c.      Kerukunan umat seagama

d.      Kerukunan antar umat beragama

e.      Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah

Jawaban c

 

11.  Secara legal formal pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia dapat dikategorikan kejahatan luar biasa. Paling utama: pelanggaran kedaulatan. Merujuk kepada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, masuknya kapal ikan asing secara ilegal di laut teritorial Indonesia dapat dikategorikan membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan nasional (Pasal 19). UU No 31/2004 yang diperbarui dengan UU No 45/2009 tentang Perikanan menyebutkan, aksi pencurian ikan tergolong tindak pidana. Berdasarkan artikel di atas, ilegal fishing merupakan salah satu ancaman terhadap...

a.      Patriotisme

b.      Kedaulatan negara

c.      Ketenteraman negara

d.      Keamanan Indonesia

e.      Pertahanan Indonesia

Jawaban b

 

 

12. Di dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, rakyat berfungsi sebagai kekuatan ....

a.      Utama sistem keamanan

b.      Utama sistem pertahanan

c.      Mayoritas sistem pertahanan

d.      Pendukung pertahanan keamanan

e.      Utama sistem pertahanan dan keamanan

Jawaban d

 

13. Berikut adalah contoh keikutsertaan siswa di sekolah dalam pelatihan dasar kemiliteran dapat dilakukan melalui kegiatan ......

a.      Menjadi prajurit TNI/Polri

b.      Ikut serta dalam pertandingan olah raga di tingkat internasional

c.      Mengikuti kegiatan kepramukaan dengan penuh kesadaran

d.      Ikuti olimpiade fisika, matematika dan kimia di luar negeri

e.      Mengabdi dalam menanggulangi korban bencana alam

Jawaban c

14. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari ....

a.      Bela negara

b.      Sistem bela negara

c.      Sistem pertahanan negara

d.      Sistem keamanan nasional

e.      Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta

Jawaban a

 

15. Wilayah Indonesia yang sangat luas membutuhkan sistem pertahanan dan keamanan untuk menjaga stabilitas nasional. Salah satu alat negara yang dapat menjaga keamanan dan pertahanan negara adalah TNI hal in i diatur dalam. . .

a.      UU No.33 Tahun 2004

b.      UU No.34 Tahun 2004

c.      UU No.35 Tahun 2004

d.      UU No.33 Tahun 2005

e.      UU No.34 Tahun 2005

Jawaban b


Semoga bermanfaat. .

Jika ada yang kurang jelas silahkan koment di kolom koment nanti kita diskusi bersama